Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Sri Mulyani Indrawati, pastikan THR PNS, TNI dan Polri, mulai akan dibagi pada H-10




JAKARTA, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, pastikan Sokongan Hari Raya (THR) untuk karyawan negeri sipil (PNS), TNI dan Polri, mulai akan dibagi pada H-10 sampai H-5 Lebaran 2021.


Untuk pencairan THR PNS 2021 dan beberapa abdi negara yang lain itu, negara membagikan dana sejumlah Rp 30,6 triliun, yang terdiri dari THR PNS lembaga pusat, dan PNS di pemda.


Ia menjelaskan, dana THR PNS 2021 sejumlah Rp 30,6 triliun itu akan dibelanjakan untuk pusat dalam jumlah Rp 15,8 triliun dan Rp 14,8 triliun untuk wilayah.


THR PNS 2021 terdiri dari upah dasar, sokongan keluarga, sokongan pangan berbentuk uang, dan sokongan kedudukan atau sokongan umum seperti kedudukannya.


Sementara THR dan upah ke-13 untuk calon PNS (CPNS) terdiri dari 80 % upah dasar, sokongan keluarga, sokongan pangan berbentuk uang belanja, dan sokongan umum.


Elemen THR yang diterima pensiunan tetap sama, tapi perbedaannya upah dasar ditukar dengan pensiunan dasar.


Sri Mulyani lalu memaparkan argumen besaran THR PNS 2021 tidak mempertimbangkan tukin. Karena, APBN tetap jadi instrumen khusus dalam perbaikan perekonomian karena wabah Covid-19.


Karenanya, dana dalam APBN harus dibagi untuk faksi lain yang memerlukan suport pajak, seperti warga miskin dan rawan.


"Pemerintahan pahami pada kondisi tahun ini keadaan Covid-19 yang memerlukan dana dan bujet APBN untuk pengatasan dan memberikan perhatian untuk warga. Karena itu untuk tahun 2021, pemerintahan putuskan pemberian THR dilaksanakan seperti di tahun 2020 berbentuk upah dasar dan sokongan menempel," kata Sri Mulyani dalam penjelasannya.


Wanita yang dekat dipanggil Ani ini mengaku, ada banyak pos pengeluaran yang perlu didanai APBN, walau awalnya pos pengeluaran itu tidak ada pada bujet.


Misalkan untuk Kartu Prakerja. Awalnya, pemerintahan cuman membudgetkan.membujetkan dana untuk Kartu Prakerja Rp 10 triliun. Tetapi, bujet ditambahkan jadi Rp 20 triliun.


Bendahara negara ini membudgetkan.membujetkan kontribusi/bantuan paket internet untuk siswa dan pendidik. Lantas kontribusi langsung tunai (BLT) seperti Kontribusi Produktif Usaha Micro (BPUM), dan imbal layanan penjaminan UMKM.


"Karena itu beberapa pos dilaksanakan refocusing. Tetapi loyalitas pemerintahan dalam rencana memberi THR untuk ASN, TNI/Polri pada Idul Fitri masih dipenuhi oleh pemberian THR," ungkapkan Sri Mulyani.


Terdaftar, pemerintahan membudgetkan.membujetkan dana Rp 699,43 triliun dalam program Rekondisi Ekonomi Nasional (PEN).


Didalamnya ada bujet berbentuk pelindungan sosial Rp 150,3 triliun, yang diteruskan untuk PKH Rp 28,7 triliun, kontribusi sembako Rp 45,1 triliun, BST Rp 12 triliun, dan dana dusun Rp 14,4 triliun.


Dana PEN diantaranya diberi untuk memberikan dukungan performa beberapa perusahaan BUMN


Sementara peruntukan pembayaran THR untuk ASN di lingkungan K/L dan TNI/Polri Rp 7 triliun, ASN wilayah dan PPPK Rp 14,8 triliun, dan pensiunan Rp 9 triliun.


"Peraturan ini diinginkan bisa menjadi salah satunya factor penggerak konsumsi warga, hingga bisa menolong akselerasi perbaikan perekonomian," tandas Sri Mulyani.


Tuntutan kekesalan PNS


Belakangan ini, ada sebuah tuntutan berkaitan kekesalan beberapa Karyawan Negeri Sipil (PNS) masalah besaran Sokongan Hari Raya tahun atau THR PNS 2021.


Musababnya, pemerintahan memotong besaran THR PNS di tahun ini lumayan besar, di mana elemen THR PNS 2021 cuman berbentuk upah dasar saja (gapok) dan tidak mengikutkan sokongan performa (tukin).



Disaksikan di situs Change.org, tuntutan dengan judul "THR dan Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Balikkan Full Seperti Tahun 2019" diinisasi oleh seorang namanya Romansyah H.


Tuntutan itu semenjak sehari lalu dan sekarang, Sabtu pagi (1/5/2021), telah memperoleh suport sekitar 11.788 orang.


Tuntutan ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI), Ketua DPR, dan beberapa Wakil Ketua DPR.


"Menteri Keuangan SMI sudah memberi pernyataan jika THR dan upah ke-13 ASN tahun 2021 cuman diberi sebesar upah dasarnya saja," catat Romansyah dalam tuntutannya.


"Ini berlainan dengan penyataan dan janji beliau sendiri di bulan Agustus tahun 2020 yang menerangkan jika THR dan upah ke-13 ASN tahun 2021 akan dibayarkan full dengan sokongan performa seperti sudah dilaksanakan di Tahun 2019," katanya kembali.


Dia ngomong, tidak ada argumen terang dari Kementerian Keuangan berkaitan ke mana digesernya bujet THR yang telah diputuskan pada di tahun akhir 2020 itu, yang mendadak berbeda pada step pencairan.


"Lewat tuntutan ini, untuk memberikan dukungan program pemerintahan dengan tingkatkan berbelanja konsumsi lebaran dan tahun tuntunan baru 2021, kami minta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kembali besaran THR dan Gaji-13 ASN tahun 2021 supaya masukkan elemen sokongan performa (atau sokongan bernama lain yang berlaku di tiap K/L) seperti yang telah diaplikasikan di Tahun 2019," ungkapkan Romansyah.


Claim Romansyah, tuntutan ini menggerakkan supaya anggota DPR minta keterangan dan pertanggungjawaban ke Menteri Keuangan berkaitan ketidaksamaan penerapan pencairan THR dan upah ke-13 tahun 2021 itu.


"Silahkan bantu dan sebarkan, supaya ekonomi Indonesia selekasnya bangun dari krisis di periode covid-19 dengan konsumsi dari ASN. Merdeka," tutup Romansyah dalam tuntutannya.



Beberapa simpatisan tuntutan ini melimpahkan beberapa kekecewannya. Diantaranya, Aditya Gumelar yang menyebutkan tidak semua pendapatan PNS termasuk besar.


"Tidak boleh disama ratakan PNS itu semua makmur, masihlah ada yang mereka-mereka yang merayap dari bawah. Ditambah ketika wabah semacam ini, kami perlu hak kami diberi secara penuh," kata Aditya Gumelar.


Beberapa simpatisan tuntutan menyentuh masalah istilah Kementerian Sultan. Mengarah pada suatu lembaga pemerintahan pusat yang memberi sokongan besar untuk beberapa PNS-nya.


Saat itu, beberapa simpatisan tuntutan menyangkutkan pemotongan THR PNS 2021 dengan dana pemilihan kepala daerah, pembangunan ibukota baru, pembebasan pajak PPnBM, sampai suntikan dana besar ke perusahaan BUMN.


Posting Komentar untuk " Sri Mulyani Indrawati, pastikan THR PNS, TNI dan Polri, mulai akan dibagi pada H-10"