Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apakah benar Upah PNS Tentu Naik Habis Lebaran ?



JAKARTA, Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) melempengkan info berkaitan tersebarnya berita masalah peningkatan upah PNS di tahun depan. Berita ini muncul bersamaan dengan perumusan pola pengupahan baru yang sedang digodok pemerintahan.


Plt Kepala Agen Jalinan Warga Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono, menerangkan jika tidak betul telah ada kejelasan masalah peningkatan upah PNS tahun 2021.


"Begini lho mas, sesungguhnya tidak ada berita peningkatan upah. Maka janganlah salah pemahaman, itu tempo hari BKN buat rumusan pengupahan seperti instruksi UU ASN," jelas Paryono diverifikasi, Senin (7/12/2020).


Dia menerangkan, proses perumusan peraturan mengenai upah, sokongan, dan sarana PNS mengarah pada instruksi Pasal 79 dan 80 UU ASN dan arahkan pendapatan PNS di depan yang awalnya terbagi dalam banyak elemen disimplifikasi.



Dalam kata lain, pemerintahan merencanakan meniadakan beberapa sokongan dan menyatukannya jadi cuman terbagi dalam elemen upah dan sokongan.


Formulasi upah PNS yang akan ditetapkan berdasar beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Implikasi formulasi upah PNS ini nanti dilaksanakan dengan bertahap.


Dengan diawali proses pengubahan mekanisme pengupahan yang sebelumnya berbasiskan pangkat, kelompok ruangan, dan periode kerja ke arah mekanisme pengupahan yang berbasiskan di harga kedudukan.


Pola sokongan PNS


Sementara untuk formulasi sokongan PNS mencakup sokongan performa dan sokongan kemahalan. Rumusan sokongan performa didasari pada perolehan performa masing-masing PNS, sedang rumusan sokongan kemahalan didasari pada index harga yang berjalan di wilayah masing-masing wilayah peletakan PNS.


Secara signifikan, pengubahan mekanisme pengupahan yang sebelumnya berbasiskan pangkat, kelompok ruangan, dan periode kerja ke arah mekanisme berbasiskan di harga kedudukan (job price).


Pola job price didasari pada nilai kedudukan (job value), di mana nilai kedudukan didapat hasil dari penilaian kedudukan (job evaluation) yang hasilkan kelas kedudukan atau jenjang kedudukan, yang seterusnya disebutkan dengan pangkat.


Harus dipahami jika penataan mengenai pangkat PNS sekarang ini sama-sama berkaitan dengan penataan mengenai Upah PNS seperti yang ditata dalam PP Nomor 7 Tahun 1977 mengenai Upah PNS seperti sudah diganti delapan belas kali, paling akhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019.


Begitupun dengan peraturan yang mengendalikan mengenai upah PNS mempunyai keterikatan kuat dengan peraturan-regulasi yang lain, seperti agunan pensiun PNS, agunan/tabungan hari tua PNS, agunan kesehatan, dan sebagainya.


Simak juga: Melihat Besaran Upah Sipir Penjara Alumnus SMA di Kemenkumham


Semua peraturan penentuan pendapatan PNS itu pasti erat berkaitan dengan keadaan keuangan negara, hingga diperlukan usaha extra berhati-hati dan disokong dengan hasil riset dan replikasi yang dalam dan mendalam.


Ssehingga sanggup hasilkan peraturan yang baru mengenai pangkat, upah, sokongan, dan sarana PNS supaya tidak memberi imbas negatif, baik pada kesejahteraan PNS atau keadaan keuangan negara.


Keterangan Menpan RB


Awalnya, Menteri Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, sampai sekarang ini pemerintahan belum putuskan masalah peningkatan upah PNS di tahun 2021 (upah PNS naik).


"Yang saya kenali tidak ada peningkatan ya," ucapnya ke Kompas.com.



Dikontak secara terpisah, Eksekutor pekerjaan (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia Aparat, Kementerian PANRB Tegar Widjanarko menerangkan, berdasar formula upah dan sokongan PNS yang diatur saat sebelum wabah Covid-19, masa 2018-2019, benar ada peningkatan.


Walau sudah ajukan saran peningkatan upah PNS, tapi semua keputusan jadi ranah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.


"Sesungguhnya perhitungan itu telah kita bikin tahun 2018-2019, selanjutnya kita sampaikan ke Kementerian Keuangan. Tapi Kementerian Keuangan belum juga firm dengan replikasi yang dibikin," tutur Tegar.


"Masih diulas terus. Kami tidak dapat tentukan. Permasalahan keuangan harus selalu bekerjasama dengan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara. Apa saja yang kita rumuskan tapi bila tidak ada bujet, tidak bisa kita eksekusi. Jadi di saat ini kami terus bekerjasama dengan kementerian berkaitan," ikat ia.


Formula yang diusulkan waktu itu ialah upah dibarengi sokongan performa dan sokongan kemahalan. Upah ditetapkan dengan index pada masing-masing jenjang kedudukan, baik kedudukan pimpinan tinggi, administrator atau fungsional. Demikian pula dengan sokongan kemahalan yang ditetapkan dengan index.


Sementara sokongan performa ditetapkan oleh performa yang sudah diraih. Walau begitu, formula upah PNS masih diulas dan direncanakan sesuaikan bujet negara.


"Kami terus lakukan pengaturan dengan Kementerian Keuangan. Dan memang betul menurut replikasi itu ada peningkatan upah, tapi semua pendapatan di luar upah dan sokongan dilarang diberi," kata Tegar.


"Dan kami tidak berani menarget tahun depannya harus telah usai. Satu kali lagi, yang paling tentukan dalam masalah ini ialah Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara, bukan BKN," katanya kembali.


source : kompas.com

Posting Komentar untuk "Apakah benar Upah PNS Tentu Naik Habis Lebaran ?"