6 Fakta Pemerintah Tidak Berpihak kepada Guru Honorer part 2


3. Janji pemerintah menyelesaikan honorer.

Pemerintah berjanji menyelesaikan tenaga honorer termasuk guru, terlihat dari hasil kesepakatan Komisi II DPR RI dengan KemenPAN-RB, Badan Kepegaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 

Kesepakatan akan mengangkat honorer K2 secara bertahap ini merupakan hasil rapat dengar pendapat pada Selasa,15 September 2015.

Namun, dimentahkan oleh hasil rapat Senin, 20 Januari 2020 antara KemenPAN-RB, BKN, dan Komisi ll DPR sepakat meniadakan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pegawai honorer dari status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah.

Alasannya, dalam struktur aparatur sipil negara (ASN) hanya dikenal PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

"Tahun 2015 pemerintah dan DPR sepakat mengangkat honorer K2 secara bertahap. Tahun 2020 pemerintah dan DPR sepakat menghapus tenaga honorer dari daftar kepegawaian pemerintah," sergah Didi.


4. Pemerintah mengabaikan peraturan yang dibuatnya sendiri.

PP 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 1 ayat 8 menyebutkan guru tetap adalah guru yang diangkat pemerintah, pemda, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan untuk jangka waktu yang paling singkat dua tahun secara terus menerus.

Tercatat dalam satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Hanya, pemerintah setelah 10 tahun mengubah aturan itu melalui PP 19 tahun 2017 di mana pada Pasal 1 ayat 9, guru tetap adalah guru yang diangkat PPK atau diangkat pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

"Kalimat guru tetap diangkat oleh pemerintah, pemda, penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan pada pasal 1 ayat 8 PP 74  tahun 2008 dihapus dan diganti menjadi guru tetap diangkat PPK pada pasal 1 ayat 9 PP 19 tahun 2017," terangnya.

Kenyataannya, PPK provinsi, kabupaten/kota enggan menetapkan guru honorer sebagai guru tetap, dengan alasan berbenturan dengan SE Mendagri tahun 2010. Akibatnya guru-guru honorer tidak mempunyai status.


5. Penggunaan dana bantuan operasional sekolah  (BOS).

Sejak dicanangkannya sekolah gratis, maka  partisipasi masyarakat melalui iuran SPP yang dikoordinir oleh Komite Sekolah tidak berjalan.

Akibatnya  honorarium bagi guru-guru honorer yang selama ini diterima dari Komite Sekolah tidak ada lagi. Honorarium guru-guru honorer dialihkan melalui penggunaan dana BOS.

Penggunaan dana BOS dimungkinkan maksimal 50% untuk honorarium. Kenyataannya  banyak sekolah yang mengalokasikan  untuk honorarium guru honorer sisa dari kegiatan operasinal lainnya. 

"Wajar bila ibu Hervina hanya mendapatkan Rp 700 ribu untuk honorarium 4 bulan. Untuk itu petunjuk pelaksanaan penggunaan dana BOS harus jelas mencantumkan besaran honorarium bagi guru guru honorer, semisal berdasarkan upah minimum provinsi ( UMP)," tegas Didi yang juga ketua Majelis Nasional KSPI.

6. Perlindungan guru.

Dasar hukum perlindungan bagi guru adalah Pasal 40 Ayat (1) butir (d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Jenis perlindungan bagi guru meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja serta hak kekayaan intelektual.

Siapa yang mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan bagi guru? Didi mengatakan ada di dalam Pasal 39 ayat (1) UU Guru dan Dosen,yaitu pemerintah, Pemda, masyarakat, organisasi profesi dan satuan pendidikan. (esy/jpnn)

HALAMAN SELANJUTNYA
1 2 3

Lihat Berita Dibawah dan Dapatkan Hadiah Menarik

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel