6 Fakta Pemerintah Tidak Berpihak kepada Guru Honorer Part 1






 Pembina Forum Guru Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia (FGTHSI) Didi Suprijadi mengungkapkan ada banyak kisah sedih berkaitan dengan pendidik non PNS.

Bagaimana posisinya yang sangat lemah dan sewaktu-waktu dibuang kepala sekolah.

"Cerita derita guru honorer tentang masalah status, kesejahteraan, jaminan sosial dan perlindungan guru, bukan sekali saja saja diungkap, tetapi sudah benyak yang diceritakan. Hanya belum ada penyelesaian yang menggembirakan dari pemerintah," kata Didi

Guru-guru honorer ini bekerja, mengabdi, mengajar dan mendidik di sekolah/madrasah negeri yang diselenggarakan pemerintah karena kekurangan guru.

Namun, pemerintah sering abai dan tidak berpihak terhadap guru-guru honorer. 

PP Nomor 48 tahun 2005 Pasal 8 menyebutkan gubernur, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia dilarang mengangkat tenaga honorer sejak 2005.


Sejak ditetapkannya PP ini, semua pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan PP sebagaimana diubah dengan PP No. 43 tahun 2007 dan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 56 tahun 2012.

Selanjutnya, SE Mendagri No. 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013, ditegaskan gubernur dan bupati/wali kota di arang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya menjadi CPNS.

Bagi gubernur, wali kota/bupati yang masih melakukan pengangkatan tenaga honorer dan sejenisnya, maka konsekuensi dan dampak pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

"Peraturan pelarangan mengangkat pegawai honorer di instansi pemerintah termasuk melarang mengangkat guru honorer ini adalah bentuk ketidakberpihakan terhadap guru-guru honorer. Dengan kata lain digunakan tenaganya tetapi diabaikan statusnya," tegas Didi.


2. Verifikasi dan validasi data honorer oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Didi menyebutkan, saat MenPAN-RB dijabat Azwar Abubakar, meminta dilakukannya verifikasi dan validasi data honorer K2 yang tidak lulus dalam seleksi penerimaan CPNS 2013.

Permintaan itu  melalui surat  Nomor B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang ditujukan kepada menteri/Jaksa Agung/kepala LPNK/sekjen lembaga, gubernur, bupati/wali kota selaku PPK di seluruh tanah air. 


Data hasil validasi tersebut selanjutnya disampaikan ke KemenPAN-RB dan BKN paling lambat 15 Agustus 2014 laporan data hasil verifikasi validasi honorer K2 ini harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang diteken kepala daerah.

Dengan surat kementerian  tentang verfikasi validasi ini 399.095 honorer K2 termasuk guru di seluruh instansi mempunyai harapan secepatnya agar bisa diangkat menjadi CPNS.

"Hingga tahun 2020 data hasil verifikasi dan validasi honorer K2 terabaikan entah digunakan untuk apa," ujarnya.

Dengan adanya SPTJM dari pemerintah daerah hasil verifikasi dan validasi, menurut Didi, maka status guru honorer seharusnya sudah diakui pemerintah daerah bersangkutan. 

"Kemungkinan Ibu Hervina, guru honorer di Kabupaten Bone ada dalam daftar guru-guru honorer yang sudah diverifikasi, validasi ini," cetusnya.

HALAMAN SELANJUTNYA
1 2 3

Belum ada Komentar untuk "6 Fakta Pemerintah Tidak Berpihak kepada Guru Honorer Part 1"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel