Mendikbud Nadiem PAMER PENCAPAIAN Kerja 2020: Hapus UN- Bantuan Kuota Selama PJJ

 


Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjabarkan capaian kerja Kemendikbud pada 2020 dan sistem pendidikan di era pandemi COVID-19. Salah satu capaian yang dipaparkan Nadiem adalah program prioritas Kemendikbud terkait penghapusan Ujian Nasional (UN) dan penerapan pembelajaran jarak jauh serta memberikan bantuan kuota gratis.

"Kami di Kemendikbud dengan rasa sangat bersyukur telah bisa memulai transformasi pendidikan Indonesia dengan program merdeka belajar, dan kita mulai dengan suatu kebijakan sangat besar, dengan menghapus ujian sekolah berstandar nasional, dan menggantikan UN ini adalah dalam meningkatkan otonomi daripada masing-masing sekolah. Dan menggantikan UN dengan asesmen nasional, di mana dampak daripada tes nasional bukan lagi berdampak dari murid-murid, bukan menjadi alat diskriminasi untuk murid-murid yang tidak mampu membimbelkan, atau orang tua yang tidak mampu membimbelkan anaknya tetapi asesmen nasional berubah menjadi suatu evaluasi sekolahnya terhadap sistem pendidikannya, memang sepatutnya itu," papar Nadiem dalam diskusi virtual yang disiarkan live di YouTube Kemendikbud, Selasa (5/1/2021).

Nadiem juga menyebut Kemendikbud berhasil melakukan adaptasi terhadap PPDB. Menurutnya, Kemendikbud sudah memberikan ruang untuk jalur prestasi bagi anak-anak berprestasi sehingga menambah semangat mereka.

Di bidang perguruan tinggi, Nadiem juga mengatakan Kemendikbud saat ini sudah mengubah sistem akreditasi menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Selain itu, Kemendikbud, kata Nadiem, juga mempermudah status perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNBH).

"Kita lakukan juga berbagai inisiatif untuk mempermudah PTN untuk menjadi PTNBH sehingga mereka lebih merdeka lebih otonom bisa mengelola keuangan sendiri, dan menjadi lebih fleksibel dalam kemitraan. Dan tentunya yang terbesar daripada kampus merdeka untuk pertama kalinya bahwa semua PTN kita, murid-murid kita, mahasiswanya diberikan hak belajar sampai dengan 3 semester di luar program studinya, mahasiswa dimerdekakan untuk bisa sekolah, berkuliah di lautan terbuka dalam industri dalam kampus lain, dan di dalam organisasi sosial untuk bisa meningkatkan kompetensinya untuk berkarya," jelasnya.

Lebih lanjut, Nadiem juga menjelaskan pada 2020 dana BOS tersalurkan secara teratur. Penerima bantuan BOS menerima langsung bantuan yang masuk ke rekening mereka dari rekening kas negara.

"Kami juga berikan kemerdekaan penggunaan dana BOS. Nilai satuan BOS meningkat, dan pelaporan standar transparansi dan akuntabilitas dana BOS pun dijaga," ucapnya.

 


Selain itu, Nadiem memaparkan capaiannya di era pandemi COVID-19. Dia menuturkan selama pandemi COVID-19 pihaknya memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta, dia tidak merinci berapa sekolah swasta yang dibantu, namun dia menyebut per sekolah mendapat bantuan Rp 60 juta pada masa pandemi ini.

"Kita mengeluarkan kebijakan sekolah swasta pun bisa menerima BOS afirmasi dan kerja sebesar Rp 60 juta per sekolah per tahun, dan ditransfer langsung dari rekening negara ke sekolah, ini juga sama dengan BOS reguler, bahkan untuk dukung guru honorer kita yang terdampak ekonominya di pandemi untuk bisa pembayaran tenaga pendidikan bisa digunakan belanja, kebutuhan belajar dari rumah, dan juga belanja kebersihan terkait COVID-19. Bahkan ini juga bisa dilakukan di BOS afirmasi dan kerja," jelasnya.

Kemendikbud, kata Nadiem, juga melakukan penyederhanaan kurikulum dan membuat kurikulum darurat. Kemendikbud juga membuat modul khusus untuk PAUD dan SD untuk mempermudah pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Nadiem juga mengatakan Kemendikbud sudah memberikan bantuan ke mahasiswa dan dosen yang terdampak COVID-19. Ada ratusan mahasiswa, guru, dan dosen yang dibantu oleh Kemendikbud.

"Kita juga mendengar banyak sekali keluhan dari mahasiswa, maupun juga perguruan tinggi, terutama di swasta, yang terdampak ekonomi di masa pandemi, jadi kami segera ambil tindakan berikan dana bantuan UKT ke mahasiswa, sebesar 410 ribu mahasiswa kita bantu dengan bantuan UKT agar mereka tak putus sekolah, dan agar mereka terus menjalankan kuliah mereka," katanya.

"Kami segara memperjuangkan bantuan subsidi upah bagi para pendidik, dan tenaga kerja pendidik non-PNS pada 2020. Guru-guru honorer yang berjasa, guru-guru swasta, dan dosen-dosen di swasta juga yang non-PNS kami berikan bantuan untuk guru-guru sebesar 1,6 juta yang terealisasi, yang kami bantu dengan dukungan bantuan subsidi upah. Bagi dosen, kita memberikan sekitar 374 ribu dosen yang kita bantu, dan juga pelaku seni sebesar 48 ribu. Ini adalah bukti nyata pemerintah hadir di masa pandemi untuk para pendidik kita, dan tenaga kependidikan kita yang terdampak faktor ekonomi," jelasnya.

Selain itu, kebijakan kuota gratis juga masuk dalam daftar capaian kinerja Kemendikbud di era pandemi. Selama pandemi ini tercatat ada 35 juta penerima bantuan kuota gratis.

"Kami dengar banyak komplain dari para orang tua yang memiliki banyak anak karena harus lakukan PJJ, mereka biaya kuota meledak dan menjadi besar yang menjadi faktor dalam kondisi ekonomi mereka sehari-hari, sehingga langsung kami cari cara solusi untuk dapat bantuan kuota data di tahun 2020. Alhamdulillah 35 juta penerima baik guru, dan murid, dosen, dan mahasiswa menerima bantuan kuota belajar," ungkapnya.

HALAMAN SELANJUTNYA
1 2

Belum ada Komentar untuk "Mendikbud Nadiem PAMER PENCAPAIAN Kerja 2020: Hapus UN- Bantuan Kuota Selama PJJ"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel